TENGGARONG, Kastaramedia – Laporan terkini menunjukkan defisit anggaran yang signifikan sebesar Rp 1,3 triliun dalam APBD Kutai Kartanegara untuk tahun 2024. Bupati Edi Damansyah, bagaimanapun, menegaskan bahwa situasi tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran.
“Estimasi defisit pendapatan Kukar adalah Rp 1,3 triliun. Namun, ini bukanlah hal yang mengkhawatirkan,” kata Bupati Edi.
Edi menegaskan bahwa APBD Kukar yang telah disahkan untuk tahun ini berjumlah Rp 12,6 triliun. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran jika terjadi defisit. “Kami akan mengadakan penyesuaian pada belanja pemerintah jika defisit terjadi,” jelasnya.
Edi juga menyampaikan bahwa tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan karena tidak terdapat penambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. “Kami akan menetapkan kebijakan khusus jika tidak ada APBD Perubahan pada tahun 2024,” ucapnya.
Di sisi lain, Bahari Joko Susilo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, menyebutkan bahwa defisit Rp 1,3 triliun tersebut berasal dari alokasi dana pemerintah pusat yang kurang dalam APBD 2023, yang telah diakomodasi dalam APBD 2024.
“Realisasi pengeluaran Pemkab Kukar menurut BPKAD adalah sekitar 85 persen dari APBD setiap tahun,” ungkap Joko.
Joko menambahkan bahwa kemungkinan tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan 2024, mengingat data ekonomi makro seperti pendapatan dari sektor Migas dan batu bara belum diterima dari pemerintah pusat. “Tantangan untuk mendapatkan penambahan dana dan membahas kegiatan melalui APBD Perubahan cukup besar karena APBD murni sudah mencapai Rp 12,6 triliun. Pendapatan Kukar telah melampaui target,” terangnya.(Adv/Diskominfo Kukar)
